di copas dari : http://www.beritaterheboh.com/2020/01/pks-gerindra-bela-anies-soal-banjir.html
Beritaterheboh.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra kompak membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan banjir. Tanggung jawab permasalahan banjir yang dilempar kepada Anies bersifat politis.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra kompak membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan banjir. Tanggung jawab permasalahan banjir yang dilempar kepada Anies bersifat politis.
Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menyatakan masalah banjir bisa ditangani kalau semua pihak turut memberikan sumbangsih ide dan konsep.
"Yang kita dukung penyelesaian banjir. Karena itu nanti menurut saya lebih dominan ke masalah politisnya nanti. Jadi kalau misal dunia pendidikan, para ahli, masyarakat terlibat langsung saya kira bisa (teratasi)," kata Suhaimi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/1).
Kata Suhaimi, Anies sudah cukup baik dalam menangani banjir. Justru ia mempertanyakan kinerja dari daerah satelit dan kinerja pemerintah pusat dalam menangani banjir.
"Penanganan cukup baik meski ada evaluasi. Misalnya pascabanjir dalam sekian waktu segera selesai. Bisa dipercepat lagi. Berarti harus nambah pasukan banyak libatkan masyarakat dan nambah alat," ujar dia.
"Nah tapi kan banjir bukan tanggung jawab DKI saja, termasuk tanggung jawab nasional. Karena banjir datangnya bukan dari Jakarta. Yang koordinasikan Bogor, Depok mestinya pemerintah pusat," lanjut dia.
Tak hanya itu, Suhaimi juga mengkritik koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurutnya soal banjir tak selalu menjadi kesalahan DKI, tapi juga perlu menjadi pembelajaran pemerintah pusat.
"Kali-kali juga tanggung jawab pusat. Ini menurut saya memang harus diperkuat. Artinya koordinasi pusat dan daerah yang akhirnya dampak ke Jakarta itu harus diperkuat," ungkap Suhaimi.
Karena itu, Suhaimi mempertanyakan posisi pemerintah pusat saat banjir. Suhaimi melihat hanya Anies yang posisinya dipersulit dan terus disudutkan tanpa diikuti oleh tindak lanjut pemerintah pusat dalam penanganan banjir.
"Kenapa enggak pusat yang turun. Kalau hanya Pak Anies, yang lainnya juga dituntut turun dong. Kenapa siriknya hanya ke Pak Anies," tutup dia.
Selain PKS, Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta juga menilai masalah banjir di Jakarta bukan semata tanggungjawab Anies. Anggota Fraksi Gerindra, Purwanto menyatakan banjir tak hanya terjadi di Jakarta, melainkan di sejumlah titik seperti Bekasi hingga Lebak.
Maka dari itu, Purwanto mengajak warga meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo atas banjir ini lewat gugatan class action ke pengadilan.
"Banjir Jakarta kemarin tidak separah banjir wilayah lain. Kalau mau class action ayok ke Presiden," kata Purwanto di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/1).
Purwanto mengatakan bahwa Jakarta adalah salah satu wilayah yang penanganannya cukup cepat dalam penanggulangan banjir. Padahal, diketahui bahwa curah hujan pada 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2020 cukup tinggi dan jarang sekali terjadi.
"Itu kan akibat curah hujan yang tinggi dengan siklus 154 tahun sekali. Artinya, kapasitas saluran yang ada tidak bisa menampung lagi dan bisa disebut sebuah bencana," kata dia. (ctr/osc/cnnindonesia.com)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra kompak membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan banjir. Tanggung jawab permasalahan banjir yang dilempar kepada Anies bersifat politis.
Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menyatakan masalah banjir bisa ditangani kalau semua pihak turut memberikan sumbangsih ide dan konsep.
"Yang kita dukung penyelesaian banjir. Karena itu nanti menurut saya lebih dominan ke masalah politisnya nanti. Jadi kalau misal dunia pendidikan, para ahli, masyarakat terlibat langsung saya kira bisa (teratasi)," kata Suhaimi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/1).
Kata Suhaimi, Anies sudah cukup baik dalam menangani banjir. Justru ia mempertanyakan kinerja dari daerah satelit dan kinerja pemerintah pusat dalam menangani banjir.
"Penanganan cukup baik meski ada evaluasi. Misalnya pascabanjir dalam sekian waktu segera selesai. Bisa dipercepat lagi. Berarti harus nambah pasukan banyak libatkan masyarakat dan nambah alat," ujar dia.
"Nah tapi kan banjir bukan tanggung jawab DKI saja, termasuk tanggung jawab nasional. Karena banjir datangnya bukan dari Jakarta. Yang koordinasikan Bogor, Depok mestinya pemerintah pusat," lanjut dia.
Tak hanya itu, Suhaimi juga mengkritik koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurutnya soal banjir tak selalu menjadi kesalahan DKI, tapi juga perlu menjadi pembelajaran pemerintah pusat.
"Kali-kali juga tanggung jawab pusat. Ini menurut saya memang harus diperkuat. Artinya koordinasi pusat dan daerah yang akhirnya dampak ke Jakarta itu harus diperkuat," ungkap Suhaimi.
Karena itu, Suhaimi mempertanyakan posisi pemerintah pusat saat banjir. Suhaimi melihat hanya Anies yang posisinya dipersulit dan terus disudutkan tanpa diikuti oleh tindak lanjut pemerintah pusat dalam penanganan banjir.
"Kenapa enggak pusat yang turun. Kalau hanya Pak Anies, yang lainnya juga dituntut turun dong. Kenapa siriknya hanya ke Pak Anies," tutup dia.
Selain PKS, Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta juga menilai masalah banjir di Jakarta bukan semata tanggungjawab Anies. Anggota Fraksi Gerindra, Purwanto menyatakan banjir tak hanya terjadi di Jakarta, melainkan di sejumlah titik seperti Bekasi hingga Lebak.
Maka dari itu, Purwanto mengajak warga meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo atas banjir ini lewat gugatan class action ke pengadilan.
"Banjir Jakarta kemarin tidak separah banjir wilayah lain. Kalau mau class action ayok ke Presiden," kata Purwanto di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/1).
Purwanto mengatakan bahwa Jakarta adalah salah satu wilayah yang penanganannya cukup cepat dalam penanggulangan banjir. Padahal, diketahui bahwa curah hujan pada 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2020 cukup tinggi dan jarang sekali terjadi.
"Itu kan akibat curah hujan yang tinggi dengan siklus 154 tahun sekali. Artinya, kapasitas saluran yang ada tidak bisa menampung lagi dan bisa disebut sebuah bencana," kata dia. (ctr/osc/cnnindonesia.com)