di copas dari : http://www.beritaterheboh.com/2020/01/koalisi-pejalan-kaki-kritik-pedas.html
Beritaterheboh.com - Koalisi Pejalan Kaki mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan terkait revitalisasi kawasan Monumen Nasional atau Monas. Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, menilai revitalisasi dengan melakukan penebangan 190 pohon itu tak logis.
"Saya belum menemukan logikanya. Kawasan hijau pohonnya ditebangi untuk dikembalikan lagi menjadi kawasan hijau," ujar Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus kepada Tempo, Jumat, 17 Januari 2020.
Alfred menjelaskan, Monas merupakan benteng terakhir ruang terbuka hijau di Ibu Kota. Pohon, seperti yang ada di kawasan tersebut merupakan salah satu penangkal pencemaran udara yang selalu merundung Ibu Kota.
Dengan adanya masalah pencemaran udara itu, maka Alfred berpendapat bahwa menebangi pohon di Monas yang rata-rata sudah memiliki diameter satu sampai dua pelukan orang dewasa bukan keputusan tepat. Selain itu, pohon merupakan penyejuk bagi para pejalan kaki.
"Dengan ditebangi, kita harus menunggu puluhan tahun lagi untuk melihat pohon-pohon itu besar," kata dia.
Menurut dia, Pemerintah DKI Jakarta tidak harus menebang pohon untuk melaksanakan pembangunan. Ada cara lain yang bisa dilakukan, yakni memindahkan atau merelokasi sementara pohon ke tempat lain. Menurut dia, metode itu kerap digunakan di negara lain.
"Pemerintah DKI punya kemampuan untuk itu. Kalau pun tidak punya kemampuan, DKI punya kemampuan untuk membeli alat-alat yang bisa memindahkan pohon, kan anggaran pemerintahnya besar," kata Alfred.
Sebanyak 190 pohon di silang Merdeka Selatan, Monas, ditebang oleh Pemprov DKI Jakarta. Kepala Unit Pengelola Monas, Muhamad Isa Sarnuri menyatakan kawasan yang dinamai Plaza Selatan itu akan dibangunkan jalur hijau, taman dan kolam air.
Pantauan Tempo di lokasi, kawasan tersebut kini tampak gersang. Kawasan yang berada di belakang patung Ikada itu kini tertutup dan dibatasi oleh pagar pembatas proyek revitalisasi Monas. Bahkan, sebagian lahan yang awalnya berupa tanah kini dilapisi beton. Satu bangunan seperti tugu tampak berdiri di tengah lokasi revitalisasi.(Tempo.co)
"Saya belum menemukan logikanya. Kawasan hijau pohonnya ditebangi untuk dikembalikan lagi menjadi kawasan hijau," ujar Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus kepada Tempo, Jumat, 17 Januari 2020.
Alfred menjelaskan, Monas merupakan benteng terakhir ruang terbuka hijau di Ibu Kota. Pohon, seperti yang ada di kawasan tersebut merupakan salah satu penangkal pencemaran udara yang selalu merundung Ibu Kota.
Dengan adanya masalah pencemaran udara itu, maka Alfred berpendapat bahwa menebangi pohon di Monas yang rata-rata sudah memiliki diameter satu sampai dua pelukan orang dewasa bukan keputusan tepat. Selain itu, pohon merupakan penyejuk bagi para pejalan kaki.
"Dengan ditebangi, kita harus menunggu puluhan tahun lagi untuk melihat pohon-pohon itu besar," kata dia.
Menurut dia, Pemerintah DKI Jakarta tidak harus menebang pohon untuk melaksanakan pembangunan. Ada cara lain yang bisa dilakukan, yakni memindahkan atau merelokasi sementara pohon ke tempat lain. Menurut dia, metode itu kerap digunakan di negara lain.
"Pemerintah DKI punya kemampuan untuk itu. Kalau pun tidak punya kemampuan, DKI punya kemampuan untuk membeli alat-alat yang bisa memindahkan pohon, kan anggaran pemerintahnya besar," kata Alfred.
Sebanyak 190 pohon di silang Merdeka Selatan, Monas, ditebang oleh Pemprov DKI Jakarta. Kepala Unit Pengelola Monas, Muhamad Isa Sarnuri menyatakan kawasan yang dinamai Plaza Selatan itu akan dibangunkan jalur hijau, taman dan kolam air.
Pantauan Tempo di lokasi, kawasan tersebut kini tampak gersang. Kawasan yang berada di belakang patung Ikada itu kini tertutup dan dibatasi oleh pagar pembatas proyek revitalisasi Monas. Bahkan, sebagian lahan yang awalnya berupa tanah kini dilapisi beton. Satu bangunan seperti tugu tampak berdiri di tengah lokasi revitalisasi.(Tempo.co)