di copas dari : http://www.beritaterheboh.com/2020/01/ketimbang-beli-toa-pengamat-ini.html
Beritaterheboh.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pengadaan toa atau alat komunikasi Disaster Warning System (DWS) untuk peringatan dini bencana di Jakarta tidak tetap sasaran.
Trubus menyarankan Pemprov DKI mengalihkan anggaran Rp4 miliar pembelian toa untuk kegiatan pencegahan banjir. Menurut Trubus, pembelian toa yang mencapai Rp4 miliar merupakan pemborosan.
“Jadi menurut saya anggaran sebesar itu dimanfaatkan ke tempat lain misalnya untuk koordinasi RT/RW atau anggarannya dipakai untuk membersihkan got-got atau saluran penghubung,” kata Trubus saat dihubungi AKURAT.CO, Minggu (19/1/2020).
Trubus berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak gengsi mengembangkan aplikasi 'pantau banjir' warisan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang berfungsi memberikan peringatan dini bencana.
Masih kata Trubus, peringatan dini banjir lebih efektif disampaikan lewat aplikasi. Sebab, masyarakat di era kekinian rata-rata menggunakan smartphone.
“Menurut saya itu (aplikasi daring) dia lebih tepat sasaran menyebarkan informasinya. Jadi lebih baik dikembangakan saja aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Sekarang zaman udah berubah diperluas jangkauannya,” tandasnya.
Di sisi lain, Pemprov DKI ngotot mengklaim perangkat alat komunikasi ini sudah paling mutakhir. Bahkan komponen pelengkap DWS didatangkan dari Jepang.
“DWS menerapkan sistem peringatan dini dari Jepang yang bisa menjangkau seluruh warga, bahkan warga yang tidak terpapar teknologi. Sehingga, memungkinkan warga dapat menyelamatkan diri sebelum bencana terjadi,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi DKI Jakarta M. Ridwan.[Akurat.co]
Trubus menyarankan Pemprov DKI mengalihkan anggaran Rp4 miliar pembelian toa untuk kegiatan pencegahan banjir. Menurut Trubus, pembelian toa yang mencapai Rp4 miliar merupakan pemborosan.
“Jadi menurut saya anggaran sebesar itu dimanfaatkan ke tempat lain misalnya untuk koordinasi RT/RW atau anggarannya dipakai untuk membersihkan got-got atau saluran penghubung,” kata Trubus saat dihubungi AKURAT.CO, Minggu (19/1/2020).
Trubus berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak gengsi mengembangkan aplikasi 'pantau banjir' warisan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang berfungsi memberikan peringatan dini bencana.
Masih kata Trubus, peringatan dini banjir lebih efektif disampaikan lewat aplikasi. Sebab, masyarakat di era kekinian rata-rata menggunakan smartphone.
“Menurut saya itu (aplikasi daring) dia lebih tepat sasaran menyebarkan informasinya. Jadi lebih baik dikembangakan saja aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Sekarang zaman udah berubah diperluas jangkauannya,” tandasnya.
Di sisi lain, Pemprov DKI ngotot mengklaim perangkat alat komunikasi ini sudah paling mutakhir. Bahkan komponen pelengkap DWS didatangkan dari Jepang.
“DWS menerapkan sistem peringatan dini dari Jepang yang bisa menjangkau seluruh warga, bahkan warga yang tidak terpapar teknologi. Sehingga, memungkinkan warga dapat menyelamatkan diri sebelum bencana terjadi,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi DKI Jakarta M. Ridwan.[Akurat.co]