di copas dari : http://www.beritaterheboh.com/2020/01/anggota-dewas-tvri-ini-tak-sepakat.html
Beritaterheboh.com - Rupanya, pemberhentian atau pencopotan Helmy Yahya dari jabatan Dirut TVRI tidak disepakati semua Dewan Pengawas (Dewas) lembaga penyiaran publik RI tersebut. Salah satu anggota Dewas TVRI bernama Supra Wimbarti menilai seharusnya ada klarifikasi lebih dalam atas pembelaan yang diberikan Helmy sebelumnya.
"Saya nggak ikut tanda tangan. Saya nggak menyetujui pemecatan itu," kata Supra kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).
"Masih bisa digali lagi, betul, itu kata-kata yang tepat. Diundang itu untuk digali lebih jauh lagi supaya tuntas semua informasi itu tuntas, tas," imbuhnya.
Supra membenarkan surat pencopotan Helmy yang beredar tersebut. Supra menyebut, sebelum surat tersebut diteken anggota Dewas TVRI lainnya, Helmy memberikan pembelaan tertulis setebal 1.200 halaman.
"Kami baca satu per satu lampirannya setebal 1.200 halaman untuk memback-up pembelaan Pak Helmy. Saya pribadi baca satu per satu, dari pembelaan perlu digali. Pak Helmy sudah benar data yang disampaikan masih ada terusannya. Tuduhan-tuduhan itu menurut saya tidak benar, saya usulkan mbok musyawarah dulu, itu tidak menang-menangan atau kalah-kalahan. Kita orang Indonesia punya sila keempat Pancasila yang mengatakan musyawarah, bukan di negara lain sedikit-sedikit pengadilan," ujar Supra.
Namun surat sudah kadung diteken Dewas TVRI lainnya yang memutuskan pencopotan Helmy. Supra berharap masih ada langkah lanjutan supaya Helmy bisa memberikan klarifikasi.
"Harapan saya entah caranya bagaimana ada klarifikasi lagi, secara hukum saya tidak terlalu paham, tapi harapan saya ada yang beri tahu pakai jalan begini, mungkin yang lebih tinggi dari TVRI karena prestasi layar kita sudah beda sekali dari 2 tahun lalu," ucap Supra.(detik.com)
"Saya nggak ikut tanda tangan. Saya nggak menyetujui pemecatan itu," kata Supra kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).
"Masih bisa digali lagi, betul, itu kata-kata yang tepat. Diundang itu untuk digali lebih jauh lagi supaya tuntas semua informasi itu tuntas, tas," imbuhnya.
Supra membenarkan surat pencopotan Helmy yang beredar tersebut. Supra menyebut, sebelum surat tersebut diteken anggota Dewas TVRI lainnya, Helmy memberikan pembelaan tertulis setebal 1.200 halaman.
"Kami baca satu per satu lampirannya setebal 1.200 halaman untuk memback-up pembelaan Pak Helmy. Saya pribadi baca satu per satu, dari pembelaan perlu digali. Pak Helmy sudah benar data yang disampaikan masih ada terusannya. Tuduhan-tuduhan itu menurut saya tidak benar, saya usulkan mbok musyawarah dulu, itu tidak menang-menangan atau kalah-kalahan. Kita orang Indonesia punya sila keempat Pancasila yang mengatakan musyawarah, bukan di negara lain sedikit-sedikit pengadilan," ujar Supra.
Namun surat sudah kadung diteken Dewas TVRI lainnya yang memutuskan pencopotan Helmy. Supra berharap masih ada langkah lanjutan supaya Helmy bisa memberikan klarifikasi.
"Harapan saya entah caranya bagaimana ada klarifikasi lagi, secara hukum saya tidak terlalu paham, tapi harapan saya ada yang beri tahu pakai jalan begini, mungkin yang lebih tinggi dari TVRI karena prestasi layar kita sudah beda sekali dari 2 tahun lalu," ucap Supra.(detik.com)